ProyekTeknik Sipil

Analisa Kasus Refitalisasi Terminal Rawamangun

Sipil.idFrom detik.com; Dalam desain awal terminal Rawamangun yang dibuat oleh konsultan, pintu keluar masuk bus tidak sempit seperti saat ini. Namun akibat masih ada kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, desain dadakan terpaksa dibuat sehingga terjadi penyempitan.

detikcom menemui konsultan pembangunan terminal, PT Indosakti Pancadipo Paragraha, di kawasan Pondok Betung Raya, Tangerang, Kamis (28/5/2015). Karena pimpinan konsultan sedang menemui Dishub DKI, wawancara dilakukan pada salah seorang karyawan bernama Putra yang tahu soal desain tersebut.

Putra menunjukkan tiga gambar, yakni desain perencanaan awal terminal yang masih ‘lurus’ arah masuk dan keluarnya, desain ‘belok’ karena masih ada gedung Sudin Jaktim, dan gambar gabungan keduanya.

ilustrasi analisa kasus refitalisasi terminal rawamangun Analisa Kasus Refitalisasi Terminal Rawamangun ilustrasi

Latar belakang masalah pada makalah yg admin buat yaitu;
1. Apa pengertian dari kegagalan perencanaan bangunan?
2. Bagaimana analisis mengenai kasus hukum dalam pembangunan refitalisasi terminal Rawamangun?

Latar Belakang

Malpraktek tidak hanya terjadi di bidang kedokteran. Di bidang profesi yang lainpun malpraktek bisa terjadi. Di bidang perencanaan sebenarnya sering juga terjadi malpraktek yang disebabkan baik oleh pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa. Salah satu contoh malpraktek perencanaan adalah salahnya desain perencanaan refitalisasi terminal Rawamangun pada bulan Mei 2015

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, saya merumuskan menyudutkan masalah sebagai berikut.

  1. Apa pengertian dari kegagalan perencanaan bangunan? anda bisa membacanya disini
  2. Kenapa bangunan terminal Rawamangun tidak bisa dimasuki bus setelah bangunan berdiri?
  3. Bagaimana analisis mengenai kasus hukum dalam pembangunan refitalisasi terminal Rawamangun?

Penyebab kegagalan desain dari perencanaan Refitalisasi terminal Rawamangun Berdasarkan informasi yang didapat kesalahan seperti dibawah ini :

  1. Kesalahan Perencanaan
  2. Kesalahan Birokrasi

Akibat yang ditimbulkan dari kesalahan yang diungkapakan sebelumnya adalah sebagai berikut

  1. Bus-bus besar tidak dapat masuk terminal.
  2. Membuat kemacetan di luar terminal akibat bertumpuknya bus-bus besar pada bahu jalan
  3. Bertambahnya biaya dan waktu untuk rekonstruksi ulang.

Jika kasus ini murni dari pihal konsultan perencana. Maka kegagalan desain dari perencanaan refitalisasi terminal Rawamangun  yang menyebabkan tidak berfungsinya bangunan tersebut dapat dinyatakan sebagai kegagalan bangunan. Menurut Bab I Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999 yang dimaksud dengan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

Analisa Permasalahan

Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) menegaskan bahwa tanggungjawab pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan konstruksi bukan hanya dalam rentang waktu pelaksanaan, tetapi berlaku juga setelah serah terima akhir pekerjaan. Pasal 25 ayat 2 UUJK menyatakan bahwa kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Penyedia jasa menurut Pasal 16 ayat 1 terdiri dari perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi.

Gambar pintu gerbang Rawamangun analisa kasus refitalisasi terminal rawamangun Analisa Kasus Refitalisasi Terminal Rawamangun 1
Gambar pintu gerbang terminal bus Rawamangun dibelokkan menghindari gedung sudin

Berdasarkan berita dan foto-foto di lokasi kejadian yang dimuat media masa, gerbang terminal Rawamangun tersebut sangat tidak sesuai dengan logika yang ada. Karena pada hasilnya terminal mulany seperti terminal hantu yang didalamnya tidak terdapat bus besar sebagaimana seperti terminal yang sudah rampung pada umumnya disebabkan karena kesalahan perencanaan. Namun sekarang teratasi karena bus besar memaksakan masuk dengan cara lewat pintu belakang secara mundur.

Dalam bidang perencanaan, kesalahan dapat terjadi karena ketidaktelitian dalam perhitungan. Misalnya ketidaktelitian dalam penentuan asumsi lebar pintu masuk yang menyebabkan Bus dengan dimensi besar tidak dapat masuk. Kali ini untuk mengatasi hal tesebut bus-bus besar berjalan mundur untuk memasuki terminal, hal ini membuat pembangunan di Negara kita terlihat sangat ‘konyol’.

Dalam perencanaan terminal ini gubernur DKI (Ahok) menyalahkan pihak konsultan sebagai kesalahan utama pada proyek ini. Namun pihak konsultan berdalih “Desain awalnya memang lurus, karena terhalang gedung sudin jadinya dibelokin. Kalau dibelokin itu kalau menurut saya juga nggak bisa dari arsiteknya pun kalau belum clear area itu nggak bisa,” terang Putra draftman yang menerima memo untuk membuat gambar jalur, ukuran dan berbagai hal soal terminal tersebut. kepada media detikcom.

Sejak awal, konsultan mengaku sudah membuat desain yang ‘lapang’ untuk keluar masuk bus. Namun sekali lagi, akibat gedung yang tak kunjung dibongkar, maka desain belok harus dibuat dengan konsekuensi bus yang masuk harus lebih ekstra hati-hati karena sempit.

Pihak Sudin menyebut, gedung tersebut memang sudah diajukan untuk dibongkar sejak tahun 2014. Namun karena proses birokrasi, sampai saat ini gedung tersebut masih berdiri. Ada proses lelang dan upaya penghilangan aset yang masih belum selesai.

Akibat gedung itu, desain yang seharusnya lurus kini jadi berbelok-belok. Akibatnya, bus-bus besar yang ingin masuk terminal harus melewati lajur yang sempit, bahkan sampai ada yang mentok ke tembok.

Kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat disebabkan oleh pelaksana (kontraktor) atau oleh pengawas (konsultan supervisi). Kontraktor yang bekerja menyimpang dari speksifikasi desain merupakan salah satu kesalahan pelaksana. Konsultan supervisi yang tidak benar dalam pengawasan, seperti misalnya membiarkan pelaksana bekerja menyimpang juga merupakan kesalahan pihak pengawas.

Apabila kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan melebihi batas toleransi spesifikasi teknis dan mengakibatkan kegagalan bangunan, maka pihak-pihak terkait wajib dimintai pertanggungjawaban. Disamping akibat kesalahan yang disebabkan oleh penyedia jasa tersebut, kegagalan bangunan juga dapat disebabkan oleh pengguna jasa (owner). Misalnya pengguna jasa memanfaatkan bangunan tidak sesuai peruntukan awal yang menyebabkan beban yang terjadi pada struktur melebihi beban perencanaan.

Untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus kegagalan desain dari perencanaan refitalisasi terminal Rawamangun, pihak yang berwenang dapat melibatkan pihak ketiga selaku penilai ahli (Pasal 25 ayat 3 UUJK). Penilai ahli dapat ditunjuk dari akademisi dan praktisi yang memang ahli dibidangnya. Melalui pemeriksaan pihak ketiga akan dapat diketahui letak kesalahannya, apakah terjadi kesalahan di perencanaan atau pelaksanaan/pengawasan atau bahkan pada pihal owner pemberi project yang tidak menyelesaikan birokrasi yang ada.

Sangat menyeramkan

Penelusuran lanjutan saya, ternyata alasan gedung sudin yang menghalangi desain rencana dikarenakan pak ahok yang curiga atas besarnya dana untuk perobohan gedung tersebut.

Kesimpulan dari saya

  • Masalah ini akibat dari proses birokrasi yang memakan waktu sangat panjang.
  • Pihak konsultan dan pemegan kontrak lainnya terpaksa melakukan ini karena sudah terikat kontrak, sehingga jika terjadi keterlambatan akan dikenakan sangsi.
  • Perencana menurut saya terlalu memaksakan daripada mengajukan penundaan kontrak sebelum proses pembersihan lokasi terpenuhi.
  • Hal ini membuat pandangan bawha negra kita membangun sebuah bangunan yang “konyol”
  • seharusnya pihak pemerintah terkait sudah menyadari adanya kesalahan perencanaan karena gedung ‘sudin’ yang belum ‘terbebas’.
  • Proses pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang jasa konstruksi dapatlah berjalan dengan efektif bila proses ’birokrasi’ dapat berjalan sesuai dengan target kontrak kerja yang ada sehingga tidak merugika kepada salah satu pihak.
  • Menurut analisa yang saya lihat dari berbagai media, pihak konsultan yang sangat bertanggungjawab karena berani membuat keputusan untuk membelokkan pintu masuk terminal tanpa menghitung kondisi yang ada.
  • Bisa saja ada pihal yang terus menggembor2 agar cepat cair 😀

Saran dari saya

  • Perlu adanya koordinasi antara pelaksana yang lebih menekankan DED pada pihak birokrasi sebelum proses pembangunan karena kontrak kerja yang sudah dimulai dan terkena sangsi jika tidak sesuai waktu.
  • Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus benar-benar menjaga indepensi dan kemandiriannya sehingga tidak menyebabkan keputusan yang diduga telah dipolitisi oleh sekelompok orang yang kurang manusiawi.

sekian pemaparan dari saya. kurang lebihnya silahkan anda yang menambhkan melalui komentar dibawah.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close